tata naskah dinas pemerintah daerah terbaru. ABSTRAK : Pergub No. tata naskah dinas pemerintah daerah terbaru

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Status : Berlaku Dilihat : 191 | Diunduh : 115 | Waktu upload : 04-08-2023 16:46:38. Nomor 100 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuh an penyelenggaraan Tata Naskah Dinas , sehingga perlu diganti ; b. 1 Tata naskah dinas 065. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak. Tahun. undang undang dasar 1945. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan /pe. bahwa dalam rangka tertib, efisien dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan serta perubahan nomenklatur perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu penyesuaian dan penyeragaman tata naskah dinas pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur; b. terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam Tata Naskah Dinas Elektronik; b. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran. 123, Medan. Berdasarkan Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Dan Penyusunan Instrumen Hukum Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. 32 th. Biro Hukum. peraturan gubernur kalimantan barat nomor 138 tahun 2020 tentang pedoman umum tata naskah dinas elektronik di lingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat : 138: 2020: berlaku: 193: 403: peraturan gubernur kalimantan barat nomor 139 tahun 2020 tentang pedoman pemberian sanksi administratif dalam pengelolaan usaha berbasis lahan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 70) diubah sebagai berikut: Pasal 5 dan Pasal 6; CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2021. ABSTRAK : Pergub No. menyulitkan terlaksananya Srategi Pemerintah secara umum. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 6. Berlaku. go. Pedoman Tata Naskah Dinas yang telah ada di lingkungan Institut Pertanian Bogor agar disesuaikan dengan Pedoman Tata Naskah. pengamanan Naskah Dinas; Sehubungan dengan hal tersebut, Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 perlu disempurnakan. Undang­ Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang PemerintahanTata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Ppt Download . Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Naskah Dinas penugasan. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik: dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; b. 33 Tahun 2010 tentang Naskah Dinas di Lingkungan. lingkungan pemerintah daerah; rm. Nomor. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam. 39 Th. ). UU No . Format pengumuman dapat dilihat pada Contoh 17. Peraturan Bupati MagelangPeraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017. tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata. 3 Alamat kantor 065. Dengan ini kami akan mengadakan bimtek dan diklat dengan tema ” Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI No 1 Tahun 2023 “ akan dilaksanakan pada : Jadwal selanjutnya, so silahkan klik link di bawah ini : Agustus. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2010 ABSTRAK: bahwa dalam rangka tata tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah di tetapkan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan bahwa untuk harmonisasi dengan ketentuan perundang-undangan dibidangpemerintah daerah fan aadministrasi. Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas disebutkan bahwa, salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah administrasi umum. Amongguru. Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentangTata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua; b. Azas efektif dan efisien; b. Peraturan Walikota Malang No 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Besarang Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2020 (5. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang penyelenggaraan tata naskah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah; c. 067 Pelayanan Umum / Pelayanan Publik / Analisis. Daerah adalah Kota Yogyakarta. JDIH Kabupaten Purwakarta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Tipe Dokumen. Tentang. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Subjek. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah. pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi sulawesi barat: lihat katalog : lihat abstrak : pergub no 31 thn 2013. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah DaerahUmum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433; Menetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa - Download as a PDF or view online for free. Tata Naskah Dinas. Diundangkan. Tempat Penetapan. 4 Papan nama instansi dsb 066 - 067 -. PERATURAN BUPATI Tahun 2021 No 107. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PERTERNAKAN KABUPATEN KUBU RAYA. Tanggal Ditetapkan Kategori Judul Selengkapnya;. 18 September 2023. Permendagri 01 Tahun 2023 sebagai revisi atas Permendagri 54 Tahun 2009 terkait dengan Tata Naskah Dinas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang. Belum Tersedia. NO. TATA - NASKAH - DINAS 2021 PERWAL NO. administrasi penyelenggaraan Naskah Dinas Pemerintah Daerah. Telp : (0274) 773010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. BERITA TERBARU. PP 2020. Contoh Surat Mutasi Staf Contoh Surat . Karena itu pihaknya meminta Pemerintah Daerah agar melakukan penyesuaian dan mulai menerapkan Tata Naskah Dinas sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2023. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti. Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 12. Nomor. 13. TATA CARA PENOMORAN NASKAH DINAS POLA BARU A. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN. 13. Sebagaimana diketahui Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 diterbitkan untuk menggantikan eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang. Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo: Isi Peraturan: Baru. 31 TH. ABSTRAK: a. Tanggal 13 Nopember 2009, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. 2. com. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti. Evaluasi raperda pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan UU. Peraturan ini mengatur tentang penetapan kode wilayah kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu. Naskah Dinas pengaturan; b. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENILAIAN PAPARAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN SERTA PELAKSANAAN TERBAIK 10 PROGRAM POKOK PKK TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022. Jenis. 068 Komputerisasi / Siskomdagri. KALTARA. (2) Ruang lingkup Pedoman Umum Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. PEMERINTAH DAERAH. Nomor Peraturan: 3: Tahun Peraturan: 2021: Jenis Peraturan: Peraturan Menteri: Tempat Penetapan: DKI Jakarta: Tanggal Penetapan: 29 Januari 2021: Tanggal. Ditetapkan Tanggal. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan. Mengingat ketentuan: 1. Format adalah susunan dan bentuk naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang dan stempel . 2019 ttg. Maksud Dan Tujuan 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. (2) Naskah. E. Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas. Peraturan Gubernur. Kota. terwujudnya keterpaduan tata naskah dinas elektronik di2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya. Menimbang : a. Keputusan Gubernur No 260 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Kota Layak Anak Provinsi Malut. Dengan terbitnya Peraturan. pdf (1. permendagri nomor 54 tahun 2009 tentang tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah. Tipe. perkembangan terbaru terkait peraturan perundang-undangan nasional. Tujuan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pedoman Tata Naskah Dinas yang dikeluarkan oleh ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 merupakan acuan umum bagi lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, dan/atau BUMN/BUMD dalam penyusunan tata naskah dinas. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen . Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), yang dimaksud Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali; b. tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PERMEN-KP/2019. pu. I / IV. 2018. Singkatan. tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten badung 07:57 17 november, 2013 264 1390. a / 2013 : perubahan atas peraturan gubernur sulawesi barat nomor 7. bahwa tata naskah dinas sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan. Tanggal Peraturan -. 2020/No. 88 Kuningan - Jawa Barat 45511. penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah; b. PERGUB PROV. BAB IV. 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun. 457 telp (046) 974662. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan tata. pembuatan naskah dinas; c. 1. (2) Pedoman tata naskah dinas Pemerintah Daerah disusun dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan naskah dinas Pemerintahan Daerah. PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 99 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA. d) Draft naskah dinas arahan berupa peraturan daerah, perjanjian, harus dibubuhi paraf pada tiap halaman dibagian kanan bawah. TATA NASKAH DINAS: Bahasa: Indonesia: Lokasi:-Urusan Pemerintahan:. Naskah Dinas korespondensi; dan c. 10:34 WITA; Selasa, 7 Maret 2023; Arta Kusuma; 10374; 230; Bagikan. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; 7. 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas dan Pergub No. Status. Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamMajalengka Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan; b. Glosarium. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33. Tipe Dokumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Nomor. (1) Pedoman Umum Tata Naskah Dinas merupakan acuan umum dalam penyusunan kebijakan Tata Naskah Dinas pada Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya Undang-. . Format adalah naskah dinas yang. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas. 26 Januari 2023. Prinsip Tata Naskah Dinas. 62. PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI BERIKUT 3 (TIGA) LAMPIRANNYA. Susunan Telaahan Staf . 134. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . 26 September 2023 Jam 13:32:20. 12. Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1035); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA 12. Bagian Kesatu Lambang Negara atau Logo Pasal 57 (1) Lambang Negara atau Logo digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat resmi. 2006 Tentang tata kearsipan Kab.